Jakarta , Komodoindonesiapost.com – Jelang Pilgub NTT, “Lembaga Pemerhati Demokrasi Indonesia (LPDI) menggelar Diskusi Publik. Diskusi ini Menghadirkan Narasumber Ketua BEM Dari Semua Kampus Yang Ada di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menariknya, , Tema diskusi yang diangkat dalam diskusi yang akan digelar pada 20 April 2024 yakni: Pilkada NTT ‘Dihantui’ Virus Kembar, Dinasti Politik & Dinasti Korupsi.”
Diskusi tersebut akan diselenggarakan secara daring (online) via zoom. LPDI menyadari betul bahwa Perguruan Tinggi dengan seluruh komponennya merupakan salah satu bagian dari perjuangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang berbasis pada Sistem meritokrasi yang mendasarkan diri pada kapabilitas. Melalui politik kampus atau gerakan-gerakan intelektual dan gerakan terpelajar lainya bisa menopang pergerakan nasional Indonesia. Keberadaan kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak dapat dipandang sebelah mata didalam menciptakan konsep maupun pemikiran, serta gagasan kreatif lainya untuk melindungi prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Dewasa ini dengan melihat berbagai macam drama yang dilakukan elit politik dalam upaya mengamankan kartel oligarki dan kartel partai politik sudah seharusnya kaum intelektual kampus ikut andil untuk melakukan transformasi ide-ide kebangsaan dan melakukan restorasi dalam memperkuat simpul NKRI dan kehidupan berdemokrasinya. Sebagai lembaga perguruan tinggi yang menjadi tumpuan pendidikan generasi bangsa dalam merawat demokrasi, kampus tidak dapat menghindari dirinya dari intervensi politik.
Konsepsi politik kampus merupakan suatu aktivitas perguruan tinggi yang selalu bersinggungan dengan tanggung jawab dalam merawat demokrasi secara akademis. Kehadiran politik kampus senantiasa dapat memberi jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Sehingga kampus tidak seutuhnya berpihak pada pemerintah dan tidak pula berperan sebagai oposisi selamanya.Titik fokus politik kampus tidak dilihat dari kecenderungan studi yang dibahas di perguruan tinggi, melainkan apa yang dapat dilakukan kampus dalam mempengaruhi pembuat keputusan, baik di level pemerintah daerah maupun pusat.
Atas dasar inilah LPDI menghadirkan Para Ketua BEM dari setiap Kampus di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai narasumber dalam membedah dan mengkritisi fenomena virus kembar, dinasti politik dan dinasti korupsi yang menjalar diseluruh organ tubuh para politisi dan elit politik di NTT. Hal ini disegerakan mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini akan dilaksanakan, Rabu 27 November 2024 mendatang sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Lembaga Pemerhati Demokrasi Indonesia (LPDI) dalam diskusi kali ini mengambil tema: Pilkada NTT ‘Dihantui’ Virus Kembar, Dinasti Politik & Dinasti Korupsi. Tema ini diangkat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga prinsip prinsip demokrasi ditengah masif dan langgengnya dinasti politik dan dinasti korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut tergambar jelas pasca pemilihan legislatif (Pileg) 2024, anak seorang mantan Ketua DPR yang diseret kasus Korupsi e-KTP, Setya Novanto yaitu Gavriel Putranto Novanto lolos kesenayan dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) 11.
Eks Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023, Viktor Bungtilu Laiskodat lolos ke Senayan usai caleg terpilih dari NasDem dengan suara lebih banyak darinya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mengundurkan diri. Dengan lolosnya VBL, Partai NasDem berhasil mengkaderkan suami istri langgeng ke Senayan, sebab istri EKS Gubernur NTT tersebut maraup suara terbanyak dari Dapil NTT I. Dua contoh di atas sangat jelas menggambarkan bahwa Pilkada NTT 2024 sedang dihantui virus kembar.
Akibat fenomena virus kembar, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung didalam pemilihan umum, baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Terkait kondisi demokrasi fenomena Pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam Pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya. Apakah kekuatan partai politik saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis sehingga masyarakat tidak lagi teridentifikasi kepada warna partai politik tertentu dikaitkan dengan aspirasinya, dan lebih kepada pertimbangan pragmatis jangka pendek dengan melakukan politik uang dan mengedepankan figur serta politik oligarki karena dianggap dapat meraih kekuatan maksimal untuk pemenangan Pilkada.
Berikut adalah beberapa kampus yang bersedia menjadi narasumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan pada, 20 April 2024: 1. Rio Nappu Ketua BEM Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang 2. Mukhlis junaidin Laan Ketua BEM Politeknik negeri Kupang. 3. Andi L.U.Y Sanjaya Ketua BEM Universitas Karya Darma kupang 4. Alexander Reynaldi Koli Ketua BEM Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 5. Hemax R. Herewila Ketua BEM Universitas Kristen Artha Wacana 6. Conscientia Veracious Rhema Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang 7. Aloisius Agal Ketua BEM Politeknik Pertanian Negeri Kupang 8. Davitrianus Anro Ketua BEM Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng. 9. Ela Sila Ketua BEM Universitas San Pedro Kupang
Penulis : Tim komodoindonesiapost.com
