LABUAN BAJO, Komodo Indonesia Post – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat mencium gelagat Inspektorat Manggarai Barat untuk tidak mengeluarkan hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan kerupsi proyek irigasi Wae Kaca 1 di Lembor Selatan, Manggarai Barat, Tahun anggaran 2021.
Karena itu, Rafael Taher alias Rafael Todo wela selaku ketua Gemasi Mabar akan menggelar unjuk rasa besar besaran di depan Kantor Inspektorat Manggarai Barat pada, Rabu, 14 Desember 2024. Hal itu disampaikan Rafael Taher pada Senin, 02 Desember 2024 di Labuan Bajo
Laporan komodoindonesia.com pada Selasa, 01 Oktober 2024, Hendro Min salah satu auditor yang ikut melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus ini pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya inspektorat sudah dan sedang melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan temuan ahli yang sudah melakukan pengecekan lapangan.
“Kita sedang menghitung kerugiannya. Cuman masih ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi oleh ahli (dari Poli Teknik Kupang) yakni soal metode dan asumsi yang mereka gunakan dalam menilai proyek tersebut,” ujarnya saat ditemui di Kantor Inspektorat Mabar pada Selasa, 01 Oktober 2024.
Ia menjelaskan bahwa inspektorat tidak begitu saja menerima penjelasan dari Ahli dalam menilai kerugian negara dari proyek tersebut. “Kitakan butuh penjelasan dari Ahli soal metode asumsi dan logika yang mereka jelaskan untuk menilai kekurangan volume, komposisi material, dan lain lain,” ujarnya.
Hendro Min menjelaskan bahwa inspektorat sudah memberikan beberapa catatan kepada Kejaksaan Negeri Mabar (Kejari Mabar) untuk diteruskan ketim Ahli untuk dilengkapi.
Sementara itu, Gemasi Mabar menilai bahwa Inspektorat Mabar diduga sengaja membuat alasan hanya untuk menghilangkan kasus ini. Karena itu, pihaknya akan menggelar demonstrasi di depan Inspektorat agar segera merilis kerugian negara dalam kasus tersebut.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan (Gemasi) Manggarai Barat kata Rafael, pertama menuntut Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka dan menahan pelaku kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek Wae Kaca tahun anggaran 2021 yang menelan anggaran 785 juta yang didalamya itu diduga melibatkan pejabat di daerah Manggarai Barat.
FH, adik bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi atau Edi Endi diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Wae Kaca 1, Tahun anggaran 2021.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama adik kandung Edi Endi itu telah naik ke status penyidikan.
Proyek yang menelan anggaran Rp785.477.233,75 tersebut, dikerjakan oleh CV. Duta Teknik Mandiri dan diawasi oleh PT Dwipa Mitra Konsultan.
Terkait proyek yang dikerjakan CV. Duta Teknik Mandiri tersebut, Kasi Intel, Tony Aji dan Kasi Pidsus Kejari Mabar, Wisnu, S.H, membenarkan bahwa status penyelidikan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hal itu setelah menemukan bukti cukup melalui pemeriksaan pihak terkait, termasuk Dinas Teknis.
“Kami menemukan indikasi perbuatan melawan hukum pada proyek tersebut,” ungkap Tony Aji dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip dari NTTNews.com pada 10 Januari 2024.
Tony Aji menjelaskan bahwa proses penyidikan masih pada tahap awal, dengan pihak terkait sudah dipanggil untuk memberikan keterangan.
Sementara itu, Saksi pelapor, Lorens Logam, setelah diperiksa, guna mengkonfirmasi penerimaan panggilan untuk memberikan keterangan.
Terkait dugaan keterlibatan adik Bupati Mabar, Logam menyatakan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak penyidik.
Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Logam, dengan 18 pertanyaan yang diajukan penyidik, diklaim berjalan proporsional.
“Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan terkait dugaan keterlibatan FH [Adik Bupati Mabar], kita serahkan ke penyidik. Biarkan mereka bekerja,” ucap Logam.
Keterlibatan adik kandung Edi Endi dalam kasus tersebut juga diungkapkan oleh warga.
Beni, salah satu warga yang diwawancara oleh Jurnalis media ini pada Jumat, [13/9] membenarkan keterlibatan FH dalam proyek tersebut.
Kata dia, FH kerap kali terlihat mendatangi lokasi proyek.
Namun, Beni tidak bisa menjelaskan posisi FH dalam proyek tersebut.
Informasi yang dihimpun media ini, FH punya peran penting dalam proyek tersebut.
Sementara itu, FH yang dikonfirmasi media ini pada Jumat [13/9] malam menyangkal dirinya berperan dalam kasus tersebut.
Kata dia, ia hanya diminta oleh Fidel untuk mendatangi lokasi proyek.
“oeh, saya hanya diminta oleh Fidel untuk pergi ke Kaca e, coba telfon Fidel saja,” kata FH.
Sementara itu, informasi yang dihimpun media ini honor pekerja dan material dibayar oleh FH.
Informasi yang diperoleh media ini, FH telah diperiksa tim penyidik Kejari Mabar.
Pada 3 Juli lalu, tim Kejari Mabar bersama ahli dari Politeknik Kupang kembali melakukan pemeriksaan.
Pantauan media ini di lokasi, proyek tersebut menggunakan pasir laut. Sisa sisa material pasir laut masih tersimpan di lokasi penampungan.
Rafael Taher menegaskan, aksi demonstrasi yang akan digelar itu tidak ada kaitannya dengan situasi pilkada Manggarai Barat.
“Tentu saja dalam hal ini Gemasi Manggarai Barat tidak berbicara terkait pemilukada, Gemasi Manggarai Barat tidak bicara dalam konteks politik tetapi memonitor dalam penegakan hukum murni yaitu terkait persoalan korupsi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat,” tegasnya.
Terkait sejumlah kasus dugaan korupsi ini Gemasi Manggarai Barat meminta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan juga KPK untuk memonitor suara yang digaungakan itu.
“Karena korupsi ini momok yang sangat menakutkan. Tentu bapak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sangat konsen dengan persoalan korupsi agar uang rakyat itu jangan disunat atau dikorupsi oleh pejabat-pejabat di daerah,” ungkap Rafael.
“Tentunya kita meminta Kejaksaan Tinggi NTT dan KPK untuk memonitor semua dugaan Korupsi yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat,” tambahnya.
Rafael menjelaskan, Gemasi Manggarai Barat berencana akan menurunkan ratusan massa dalam kegiatan demonstrasi ini dengan menuntut agar Kejari Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka-tersangka itu dalam waktu 1 kali dalam 24 jam.
“Kami yakin dan percaya kepolisian dan kejaksaan Negeri Manggarai Barat masih memiliki integritas dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu Gemasi Manggarai Barat dalam rangka proses penegakan hukum memonitor dari civil sosiety dalam hal ini Gemasi mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Yudikatif khususnya Kepolisian Kejaksaan untuk menetapkan tersangka dan menahan terduga pelaku tindak pidana korupsi,” ungkap Rafael.
Apabila kasus korupsi ini segera diungkap, kata Rafael maka Manggarai Barat akan bebas dari KKN yang hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir pejabat dan menyengsarakan rakyat.
“Karena uang korupsi itu adalah uang rakyat, pajak rakyat yang diberikan kepada negara. Sehingga kedepannya daerah ini kuat antara Civil Sosiety, pemerintah, dan yudikatif sama-sama mengontrol penggunaan keuangan negara. Demikian harapan Gemasi agar kedepannya KKN segera dihapus dari Bumi Manggarai Barat,” ujarnya.
Penulis : Tim Komodo Indonesia Post
