Gemasi Minta KPK Angkat Kaki Dari Manggarai Barat Kalau Tak Becus Tangani Masalah Korupsi

LABUAN BAJO, Komodo Indonesia Post – Komisi Pemberantasan Korupsi baru baru ini menjadikan Manggarai Barat sebagai salah satu kabupaten Anti Korupsi di Nusa Tenggara Timur.

Institusi anti rasuah itu bahkan terlibat aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Manggarai Barat.

Pada tahun 2023, KPK terjun ke lapangan melakukan sidak di 5 hotel ternama di kota Labuan Bajo yang didapati melakukan penggelapan pajak.

Seperti salah satunya adalah hotel loccal collection yang telah menggelapkan pajaknya sebesar 5.1 Miliar dari tahun 2022 hingga 2023.

Setelah diberitakan secara maraton oleh Komodo Indonesia Post terkait penggelapan pajak oleh hotel tersebut, baik Badan Pendapatan Daerah maupun KPK mendesak secara paksa pihak hotel untuk segera melunasi.

Mesti begitu, kehadiran KPK di Manggarai Barat dinilai seperti macan ompong. Hanya berani dengan pihak hotel, namun lembek dengan korupsi di tubuh birokrasi.

Rafael Taher, ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi [Gemasi] kabupaten Manggarai Barat saat menggelar demonstrasi mendesak Kejaksaan Manggarai Barat segera menetapkan tersangka kasus korupsi proyek irigasi Wae Kaca di Lembor Selatan mengatakan bahwa terkait dengan 6 tuntutan mereka, soal korupsi yang menyeret adik Edi Endi, KPK tidak masuk.

“Kami pertanyakan di mana [fungsi] KPK di Manggarai Barat ini. Jangan sampai KPK melindungi pejabat pemerintah yang korup. Oleh karena itu, KPK jangan ada di sini,” tegas Rafael. Jumat, [6/12] siang.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya percaya bahwa Kejaksaan dan Polres Manggarai Barat mampu menetapkan tersangka kasus korupsi di Manggarai Barat.

Penulis : Tim Komodo Indonesia Post