LABUAN BAJO, Komodoindonesiapost.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Manggarai Barat memberikan klarifikasi atas berita TV Tempo.co dalam acara bocor alus yang menyinggung salah satu politisi Partai Gerindra Manggarai Barat, Kosmas Semen Janggat yang disebut orang dekat Presiden Prabowo yang menangani proyek makan bergizi gratis (MBG) di Manggarai Barat.
Dalam konfrensi perss yang digelar pada Senin, 21 April 2021 di Labuan Bajo, Ketua DPC partai Gerindra Manggarai Barat, Yosep Suhardi alias Yos Gagar membantah pernyataan berita TV Tempo.co yang meyebut bahwa program pemerintah makan bergizi gratis ini adalah proyek yang hanya menguntungkan orang dekat presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah Kosmas Semen Janggat.
Yosep Suhardi menjelaskan bahwa TV Tempo.co tidak memahami secara utuh program nasional ini. Menurut Yos bahwa program ini bukanlah proyek melainkan program nasional. Dimana dalam proses untuk menjalankan program ini melalui informasi terbukan di Website Badan Gizi Nasional (BGN).
“Di Web itukan ada informasi bahwa siapa saja yang mau daftar jadi mitra untuk menyediakan dapur silahkan daftar. Setelah pendaftaran kemudian nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari BGN. Karena dapur inikan tidak sekedar dapur tapi ada tipenya sesuai standar BGN,” ujar Yos Suhardi.
Pada kesempatan yang sama, politisi Gerindra Mabar Kanis Jehabut menjelaskan bahwa sesungguhnya program makan bergizi gratis ini bukan merupakan proyek. Karena program ini tidak melalui tender. Semua pengelolaan keuangan itu langsung dari pusat.
Ia menjelaskan bahwa yayasan yang menjadi mitra ini hanya memiliki dapur dan hanya mendapat sewa tempat. Sementara terkait mekanisme penggunaan angaran itu skemanya yakni dari Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian turun ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). SPPG ini yang akan berhubungan langsung dengan dengan suplier barang seperti nelayan, petani sayur, petani buah buahan, petani rempah dan lain lain.
“Jadi yang belanja itu bukan mitra pemilik dapur tetapi dari SPPG. Dapur ini hanya terima barang barang dari suplier dan masak. Itu saja. Jadi mereka tidak kelola uang,” ujarnya.
Karena itu, DPC Gerindra Manggarai Barat mengajak masyarakat untuk melihat program ini secara adil, utuh dan berdasarkan fakta.
“Perlu kami jelaskan bahwa program MBG adalah kebijakan nasional dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional. Tujuan utamanya adalah menjamin pemenuhan gizi anak serta pada saat yang sama menggerakan ekonomi rakyat melalui sistem pengadaan pangan lokal yang berpihak kepada petani, nelayan dan UMKM,” ujarnya.
“Saya ingin menjelaskan ada lima skema pelaksanaan program MBG. Penting untuk dipahami bahwa MBG tidak dijalankan dengan satu model tunggal melainkan melalui lima skema pelaksanaan. Pertama, pada skema BGN. BGN membangun dapur, melengkapi peralatan dan merekrut tenaga kerja. Jadi semua ditangani oleh BGN,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa semua perlengkapam dapur itu sesuai dengan standar BGN yang anti bakteri. Ada banyak hal yang akan dinilai oleh BGN untuk menjadikan yayasan yang daftar itu layak jadi mitra.
“Sekema yang kedua adalah melaui dinas pemerintah, TNI-Polri, kemudian skema yang ketiga adalah skema mandiri. Mitra dengan yayasan membangun atau merenovasi dapur dengan dana sendiri mengisi peralatan, menyediakan dana talangan minimal sepuluh hari operasional dan merekrut 49 relawan dapur. Yayasan bekerja sama dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang ditunjuk oleh BGN untuk memimpin dan mengelola dapur secara teknis dan administratif,” ujarnya.
“Keempat adalah skema yang melayani komunitas tertutup seperti pesantren, asrama atau seminari. Kelima adalah skema 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil) diperuntukan bagi daerah dengan jumlah sasaran dibawa 3000 siswa dengan hasil logistik terbatas,” ujarnya.
Dampak Langsung Bagi Masyarakat Dari Program BGN
“Saya ingin menjelaskan dampak ekonomi langsung terhadap petani, nelayan dan UMKM. Saya kasih contoh aja kalau setiap MBG melayani 3000 penerima manfaat dan membelanjakan sekitar 30 juta per hari untuk bangun pangan segar dan kebutuhan operasional jika dikalikan dengan 22 hari aktif sekolah maka sebulan uang yang beredar 660 juta per bulan langsung ke pelaku ekonomi lokal. Jika Manggarai Barat membangun 16 dapur maka total uang beredar di petani, perternak, nelayan dan pelaku UMKM bisa mencapai 10,5 miliar per bulan, jadi sangat besar pengaruhnya. Ini bukan sekedar makan siang, ini adalah perputaran ekonomi rakyat berskala nasional dan Manggarai Barat punya kesempatan besar menjadi bagian penting dari sistem ini, asal dikelola dengan benar dan diawasi secara terbuka,” ujarnya
Anggota DPRD Mabar ini menjelaskan bahwa program ini terbuka untuk semua warga tanpa syarat politik. Pendaftran untuk menjadi mitra dilakukan secara online melalui platform resmi BGN. Namun kegiatan di lapangan untuk skema mandiri menuntut investasi awal yang cukup besar.
“Ini yang banyak pihak masih ragu-ragu untuk memulai karena harus menanggung biaya awal untuk operasional. Ditengah keraguan ini kader-kader Gerindra di berbagai daerah justru memilih untuk bergerak lebih dulu bukan karena program ini milik partai tapi karena kebutuhan moral dan keberanian politik untuk membuktikan bahwa program MBG bisa dijalankan secara nyata. Program MBG adalah program untuk rakyat, dia tidak boleh dibajak oleh syarat politik atau kepentingan sempit. Justeru saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara pihak, masyarakat petani dan semua unsur lokal untuk jadikan program ini alat pemerataan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa DPC Gerindra Manggarai Barat berkomitmen untuk mengawal bukan menguasai tapi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif tidak hanya sebagai pengamat tapi bertindak sebagai pelaku dalam rantai pasok pangan nasional. “Kami mengajak kita semua mari bersama kita jaga agar MBG agar benar-benar menjadi program kebanggaan kebangsaan dan bukan proyek politik,” ujarnya.
