Kritikan
“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini, hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menggapi Pidato Jokowi.
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang dibahas dalam COP28 di Dubai. Uni Emirat Arab selaku sahibulbait COP28 telah merilis rancangan awal deklarasi tentang pertanian, resiliensi sistem pangan, dan aksi iklim yang berkelanjutan. Rancangan deklarasi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan transformasi sistem pangan dan pertanian dalam aksi iklim. Salah satunya dengan fokus pada sistem pertanian dan pangan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan. Sayangnya, Presiden Jokowi malah mempromosikan pengembangan biofuel yang merupakan solusi palsu dan tak menunjukkan keseriusan komitmen iklim. Pengembangan biofuel akan memicu ekspansi perkebunan monokultur yang memperparah kerusakan hutan dan gambut.
“Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal. Menurut pantauan kami, proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023. Pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan. Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini. Yang paling penting, dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” kata Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
